Quo Vadis, Partisipasi Masyarakat ?

Sudah menjadi tradisi dalam laporan pembangunan daerah bahwa kegagalan suatu program ataupun berbagai kegiatan pembangunan daerah adalah rendahnya partisipasi masyarakat! Padahal dalam proses pembangunan, masyarakat memang lebih banyak dijadikan sebagai obyek. Jadi kenapa masyarakat disalahkan sebagai subyek? Tetapi ada benarnya juga kalau hal itu disebutkan dalam laporan resmi karena memang berbagai upaya melibatkan masyarakat dalam pembangunan sesungguhnya telah melahap anggaran yang tidak sedikit. Salah satunya, kita mengenal dan beberapa tahun menerapkan P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa). Berapa biaya negara yang tersedot untuk pengadaan modul-modul beribu halaman? Berapa banyak rupiah yang dibayarkan untuk para konsultan, aparat dan birokrat untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu? Secara teori, ribuan halaman modul dan pedoman yang sangat lengkap itu tentu akan dapat mengantar masyarakat untuk berperan aktif secara mandiri. Apalagi sebelumnya mereka difasilitasi oleh fasilitator yang berulangkali dilatih untuk menjadi pelatih dan pelatih para pelatih sehingga semmestinya menjadi sangat terlatih. Namun pada prakteknya, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, maka subyek yang paling mudah dihakimi adalah masyarakat. Padahal kebanyakan masyarakat tidak pernah tahu bahwa mereka sesungguhnya adalah subyek pembangunan di desanya. Pada saat ini, baik Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ataupun pasangan Capres-Cawapres memberi harapan angka milyaran rupiah untuk pembangunan desa setiap tahunnya. Akankah jumlah dana yang sangat fantastis akan sapat mendongkrak pembangunan desa secara optimal? Ya! Dengan syarat, masyarakat juga berkata, “Ya!” jika ditanya, “Apakah masyarakat desa berpatisipasi aktif dalam pembangunan desanya?” Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak ditentukan oleh banyaknya modul dan diktat yang dicetak, banyaknya pelatih dan pelatih para pelatih yang terlatih, berjibun program dan kegiatan pendamping yang mengantarnya. Tetapi ditentukan oleh besarnya peran masyarakat dalam pembangunan secara nyata, yang dapat terwujud apabila mereka benar-benar dibangkitkan kesadarannya bahwa sesungguhnya mereka adalah subyek pembangunan yang sebenarnya. Bukankah selama ini penyusunan pembangunan secara partisipatif selalu ritun dilaksanakan? Bertahun-tahun menerapkan konsep P3MD. Betul sekali, mulai dari tingkat RT, RW sampai Desa. Kemudian digodog pada Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Tingkat Kecamatan. Selanjutnya Musrenbang Kabupaten dan seterusnya. Patut disyukuri bahwa kalau tingkat RT dan RW dilaksanakan, tentu harapan masyarakat akan program pembangunan sesuai kebutuhan mereka diharapkan dapat segera terwujud. Sampai muncul usulan prioritas di desa, masih sangat besar angka harapan mereka. Namun pada Musrenbang Kecamatan, kadang bicara lain, perwakilan instansi tertentu sudah mempunyai program yang diarahkan dari atas. Menyesuaikan usulan masyarakat dengan format yang sudah disusun para ahli sungguh sulit, usulan masyarakat tidak terukur dan penuh ketidakpastian. Beruntunglah kalau hasil Musrenbang Kecamatan tidak segera bersarang di rak. Misalnya, karena instansi yang berwenang dalam perencanaan pembangunan berinisiatif kejar tayang. Draft rencana pembangunan tingkat kabupaten telah selesai dan sudah beberapa kali dimatangkan dengan dinas/instansi terkait. Kalau, ya, entahlah dimana coretan hasil partisipasi masyarakat itu berada? Alih-alih dilaksanakan, sampai ke tingkat kabupaten pun tidak. Lagi-lagi masyarakat pun hanya wajib melongo, menanti rencana pembangunan yang disusun mereka bersama secara serius tidak pernah menjadi kenyataan. Berulang setiap tahun, tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Oleh karena itu, alokasi dana milyaran rupiah setiap desa yang direncanakan tentu merupakan harapan untuk mengakhiri agenda rutin partisipasi masyarakt semu tersebut. Sanggupkah kita mewujudkannya? Ya! Satu saja sayaratnya: Change! Rubah pola pikir, jangan teruskan gaya masa lalu yang hanya berhasil menjadikan masyarakat sebagai obyek pembangunan dan subyek pembangunan yang selalu dipersalahkan akibat partisipasi semu yang tiada akhir.